Pemerintah India menyiapkan insentif senilai US$1,2 miliar untuk mendorong produksi alat konstruksi dan infrastruktur berteknologi tinggi di dalam negeri. Program selama tujuh tahun itu ditargetkan menarik investasi baru US$1,8 miliar sekaligus mengurangi ketergantungan India terhadap mesin impor, terutama dari Tiongkok.
INDOWORK.ID, JAKARTA: Program tersebut belum memperoleh persetujuan akhir. Reuters melaporkan pada 21 Agustus 2026 bahwa pemerintah India sedang memfinalisasi rancangan insentif berdasarkan keterangan dua sumber pemerintahan.
Kementerian Industri Berat dan Kementerian Keuangan India belum memberikan tanggapan resmi ketika laporan itu diterbitkan. Karena itu, nilai insentif, jangka waktu, sasaran investasi, dan ketentuan penerima masih berstatus rencana.
Jika disetujui, program tersebut akan menyasar produksi mesin bor terowongan atau
tunnel boring machine (TBM), peralatan pemadam kebakaran, serta elevator untuk gedung bertingkat tinggi.
Pemerintah India juga akan menetapkan target nilai tambah lokal bagi mesin yang saat ini sebagian besar atau seluruhnya masih diimpor.
Rancangan insentif disusun setelah pemerintah India menilai kebutuhan dukungan fiskal agar produksi lokal mampu bersaing dengan mesin impor.
Produksi alat konstruksi berteknologi tinggi memerlukan investasi besar dalam penelitian, desain, rekayasa, fasilitas produksi, pengujian, sertifikasi, dan pengembangan tenaga kerja. Produsen lokal juga harus mencapai skala produksi tertentu agar biaya per unit dapat bersaing.
Masalahnya, permintaan mesin khusus seperti TBM tidak selalu stabil. Alat tersebut dibutuhkan untuk proyek terowongan jalan, jaringan kereta bawah tanah, kereta cepat, saluran air, dan infrastruktur bawah tanah lainnya. Jumlah proyek yang terbatas dapat membuat produsen kesulitan mencapai skala ekonomi.
Insentif pemerintah diharapkan mengurangi kesenjangan biaya antara produk lokal dan mesin impor. Selain mendorong investasi baru, kebijakan itu diarahkan untuk meningkatkan kandungan lokal pada alat yang dinilai strategis bagi pembangunan infrastruktur.
Namun, efektivitas program akan bergantung pada desain insentif. Pemerintah perlu memastikan dukungan tidak hanya mendorong perakitan akhir, tetapi juga memperkuat industri komponen, rekayasa, perangkat kendali, layanan teknis, dan kemampuan perawatan.
Sejumlah produsen diperkirakan memperoleh manfaat apabila program tersebut disetujui. Salah satunya adalah perusahaan milik negara BEML yang berencana memproduksi mesin bor terowongan di India.
Perusahaan teknik dan konstruksi Larsen & Toubro serta produsen elevator Johnson Lifts juga disebut sebagai calon penerima manfaat. Namun, daftar perusahaan, jenis produk, persyaratan investasi, dan besaran insentif belum ditetapkan secara resmi.
Pemerintah India diperkirakan menerapkan persyaratan nilai tambah lokal. Pendekatan tersebut berarti insentif tidak cukup diberikan berdasarkan jumlah mesin yang dirakit, tetapi juga mempertimbangkan bagian produksi yang benar-benar dikerjakan di dalam negeri.
Nilai tambah lokal dapat mencakup pembuatan struktur mesin, komponen mekanis, sistem penggerak, perangkat elektronik, perangkat lunak, kegiatan rekayasa, hingga layanan purnajual.
Persyaratan itu diperlukan untuk mencegah produsen hanya mengimpor mesin dalam bentuk terurai dan merakitnya di India. Tanpa pendalaman rantai pasok, ketergantungan impor dapat berpindah dari mesin utuh menjadi komponen bernilai tinggi.
Ketergantungan terhadap Tiongkok
Kebijakan tersebut tidak terlepas dari hubungan perdagangan India dan Tiongkok. India masih bergantung pada impor mesin bor terowongan, sedangkan Tiongkok menjadi salah satu pemasok utama peralatan pengeboran untuk pembangunan jalan dan jaringan kereta perkotaan.
Setelah bentrokan perbatasan kedua negara pada 2020, India memperketat investasi dan pengadaan pemerintah yang melibatkan perusahaan Tiongkok. Pada 2024, pengiriman mesin bor terowongan dari Tiongkok juga menghadapi hambatan akibat keterlambatan proses kepabeanan.
Nilai impor mesin terowongan India dari Tiongkok turun dari US$18 juta pada tahun fiskal 2022–2023 menjadi US$3 juta pada 2023–2024. Impor tersebut kembali merosot menjadi US$500.000 pada 2024–2025, kemudian meningkat menjadi US$800.000 pada 2025–2026.
Penurunan impor tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan substitusi produksi dalam negeri. Angka tersebut juga dapat menunjukkan tertahannya pasokan mesin yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur.
Persoalan mesin bor terowongan sempat dibahas dalam perundingan bilateral India dan Tiongkok. Pada 2026, India mulai melonggarkan sebagian pembatasan investasi Tiongkok dan secara bertahap mengizinkan perusahaan negara tersebut kembali mengikuti kontrak pemerintah.
Meski hubungan ekonomi mulai dilonggarkan, rencana insentif memperlihatkan India tetap berupaya mengurangi ketergantungan pada satu negara pemasok untuk peralatan infrastruktur strategis.
Pasar peralatan konstruksi dan infrastruktur India diperkirakan bernilai sekitar 1 triliun rupee atau US$10,5 miliar. Permintaannya berpotensi meningkat seiring pembangunan jalan, metro, bandara, dan infrastruktur perkotaan.
Besarnya pasar memberikan landasan bagi pengembangan industri dalam negeri. Namun, pertumbuhan permintaan belum otomatis menghasilkan pendalaman manufaktur apabila proyek tetap bergantung pada mesin impor.
Program insentif senilai US$1,2 miliar diarahkan untuk mengubah belanja infrastruktur menjadi pengungkit industri. Setiap pembangunan jalan, terowongan, bandara, atau jaringan kereta diharapkan tidak hanya menciptakan permintaan mesin, tetapi juga mendorong investasi pabrik, pengembangan pemasok, dan peningkatan keahlian tenaga kerja.
Target investasi baru US$1,8 miliar menunjukkan pemerintah mengharapkan setiap dukungan fiskal menghasilkan komitmen modal dari industri. Namun, angka tersebut masih berupa sasaran, bukan investasi yang telah terealisasi.
Keberhasilannya akan ditentukan oleh kepastian proyek, mekanisme pengadaan, akses pembiayaan, transfer teknologi, standar produk, dan kemampuan produsen mempertahankan daya saing setelah insentif berakhir.
Pembanding bagi Kebijakan TKDN Indonesia
Rencana India dapat menjadi pembanding bagi pengembangan industri alat berat Indonesia. Selama ini, kebijakan lokalisasi Indonesia banyak bertumpu pada tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan pengadaan produk dalam negeri.
Pendekatan India menunjukkan kemungkinan penggunaan insentif yang lebih terarah pada jenis mesin tertentu yang dinilai strategis, berteknologi tinggi, dan masih sangat bergantung pada impor.
Bagi Indonesia, kebijakan serupa dapat dipertimbangkan untuk alat berat yang dibutuhkan dalam pembangunan terowongan, pertambangan bawah tanah, pengolahan mineral, kehutanan, dan proyek infrastruktur khusus. Namun, penetapan produk strategis harus didasarkan pada ukuran pasar, kemampuan industri nasional, serta peluang ekspor.
Insentif juga perlu dihubungkan dengan kewajiban investasi, peningkatan kandungan lokal, penelitian dan pengembangan, alih teknologi, serta pembentukan jaringan pemasok. Tanpa persyaratan tersebut, dukungan fiskal berisiko hanya mendorong pemindahan kegiatan perakitan.
Rencana India memperlihatkan bahwa ketahanan industri alat berat semakin dipandang sebagai bagian dari ketahanan infrastruktur. Negara tidak hanya mengejar ketersediaan mesin, tetapi juga kemampuan memproduksi, merawat, dan mengembangkan teknologi secara mandiri.
Namun, seluruh dampak tersebut baru dapat dinilai setelah pemerintah India mengesahkan program, mengumumkan ketentuan penerima, dan merealisasikan investasi. Sampai keputusan akhir diterbitkan, paket US$1,2 miliar tetap merupakan sinyal kebijakan, bukan program yang telah berjalan.
