INDOWORK.ID, JAKARTA: Ada satu analogi yang menarik ketika berbicara soal transformasi Lembaga Penjamin Simpanan hari ini. “Dulu kami sering disebut pemadam kebakaran. Sekarang, kami harus jadi sistem deteksi asap,” ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Farid Azhar Nasution, Rabu, 3 Juni 2026.
Analoginya sederhana tapi dalam. Setelah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disahkan, LPS tidak lagi hanya mengurusi simpanan di bank. Mandatnya meluas: menjadi lembaga resolusi untuk perbankan dan asuransi, sekaligus penjamin polis asuransi. Peran yang jauh lebih kompleks, dengan tanggung jawab yang juga berlipat.
Kepercayaan Jadi Akselerator
Transformasi ini, katanya, bukan lahir dari ambisi kelembagaan. “Ini kepercayaan konstitusional,” tegasnya. Negara memberi LPS amanah baru karena dinamika risiko sektor keuangan memang berubah. Keterkaitan antar lembaga makin kuat, produk asuransi makin masif, dan pengalaman krisis global mengajarkan satu hal: lembaga penjaminan tidak boleh pasif.
Harus proaktif mendeteksi, responsif menangani, dan presisi mengeksekusi. Tujuannya tetap sama: melindungi nasabah, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Naik Kelas, Kompetensi Meningkat
Mandat baru artinya kebutuhan kompetensi juga bergeser. Kalau dulu LPS “cukup” paham perbankan, kini harus fasih soal asuransi dan aktuaria. Lima bidang jadi prioritas: asuransi, data analytics, hukum resolusi, teknis resolusi asuransi, dan manajemen krisis.
“Tapi teknis saja tidak cukup,” tambah Pak Farid. “Insan LPS harus punya integritas tinggi, lincah berkolaborasi, dan cakap berkomunikasi.” Sebab menangani bank dan asuransi artinya berhadapan dengan jutaan nasabah, dengan ekspektasi yang sangat tinggi pada LPS.
Roadmap Menuju 2027
Lalu, sudah sejauh mana persiapannya? Farid memaparkan roadmap-nya lugas: struktur organisasi pendukung sudah dibentuk, talenta dari industri asuransi mulai direkrut, dan regulasi turunan digodok bersama OJK dan Kemenkeu.
Targetnya jelas, Program Penjaminan Polis harus siap operasional di 2027. “Prinsipnya: siap regulasi, siap organisasi, siap eksekusi. Harus bersamaan, bukan berurutan. Karena kesiapan setengah-setengah justru berbahaya untuk kepercayaan,” ujarnya.
Budaya Kerja: Agile tapi Prudence
Transformasi struktur tidak ada artinya tanpa transformasi budaya. LPS kini mendorong lima pilar: adaptif, kolaboratif, akuntabel, berbasis kinerja, dan digital-minded.
Menariknya, Farid menekankan keseimbangan khas lembaga publik. “Di swasta, agile bisa berarti berani coba-gagal. Di LPS, agile harus jalan bareng prudence. Kita kelola dana publik. Tidak boleh salah langkah.
”Keseimbangan itu juga yang dipakai untuk memimpin mayoritas insan LPS yang kini diisi Milenial dan Gen Z. “Mereka aset, bukan tantangan,” katanya.
Strateginya: beri ruang kontribusi, coaching lintas generasi, rotasi antar fungsi, dan kepemimpinan berbasis merit. Tapi tetap dalam koridor empat nilai LPS: integritas, profesionalisme, kehati-hatian, dan tanggung jawab publik.
Tulang Punggung Baru
Dengan mandat sebesar ini, tata kelola jadi taruhan. LPS memperkuat GRC—_Governance, Risk Management, Compliance_—sebagai satu ekosistem. Lima elemen diperkuat: manajemen risiko, kepatuhan, tata kelola, audit internal, dan keputusan berbasis data.
“Di KSSK, kalau krisis, keputusan harus cepat tapi terukur. Hanya yang fondasinya kuat yang bisa begitu,” jelasnya.
Fondasi lain yang tak kalah penting: digital. Bagi LPS, transformasi digital bukan gaya-gayaan. “Ini prasyarat operasional,” tegas Pak Farid. Fokusnya lima: sistem inti penjaminan, resolusi digital, data analytics, cybersecurity, dan digital resilience. Sebab krisis keuangan tidak kenal hari libur. Sistem harus siap 24/7.
Antena Risiko di Daerah
Sebagai negara kepulauan, LPS sadar risiko tidak selalu muncul di Jakarta. Karena itu Kantor Perwakilan di daerah kini dioptimalkan sebagai “antena risiko”. Bukan sekadar admin, tapi pusat koordinasi regional, agen edukasi publik, pemantau dini, dan garda depan eksekusi mandat di wilayah.
Dana Publik yang Aman dan Likuid
Lalu bagaimana dengan uangnya? Publik percaya pada LPS karena yakin LPS mampu bayar saat dibutuhkan. Karena itu 98% aset LPS ditempatkan di SBN: aman dan likuid. Ditambah skema pendanaan berlapis: pinjaman antar program, repo SBN ke BI, hingga opsi surat utang jika krisis besar terjadi.
Tiga dana dikelola terpisah: Penjaminan Simpanan, Restrukturisasi Perbankan, dan Penjaminan Polis. Transparan, akuntabel.
Pesan untuk Insan LPS
Di akhir, Farid menitip pesan. “Transformasi sejati bukan soal struktur. Tapi soal cara berpikir, cara bekerja, dan cara melayani publik.”
Mandat besar artinya standar profesionalisme juga harus naik. Ada lima kesiapan yang dia minta: siap regulasi, siap SDM, siap teknologi, siap tata kelola, siap hadapi krisis.“
Dengan komitmen bersama, dari pusat sampai perwakilan, saya yakin LPS akan semakin solid, semakin kredibel. Menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan, untuk generasi yang akan datang.”Dan mungkin, dari analogi pemadam kebakaran tadi, kita jadi paham arahnya. LPS tidak mau hanya datang saat api sudah besar. LPS ingin jadi yang pertama mencium asap. Sebelum semua terlambat.
