INDOWORK.ID, JAKARTA: Berebut kursi menteri meskipun pemenang pilpres belum resmi. Itulah yang terjadi dalam perkembangan politik pekan ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan secara resmi pada Rabu, 20 Maret 2024.
Berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menko Perekonomian kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, itu berharap partainya mendapatkan minimal lima kursi menteri di kabinet Paslon Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
"Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo,” ujar Ketum Golkar, Airlangga Hartarto pada Jumat, 15 Maret 2024.
“Kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kita sebut lima itu minimal,” lanjutnya.
Hal tersebut diungkapkan Airlangga saat acara buka bersama DPP Partai Golkar di Bali.
DUGAAN KECURANGAN
Permintaan Airlangga mengundang kontroversi. Selain belum resmi diumumkan sebagai pemenang, pasangan Prabowo-Gibran juga masih menghadapi dugaan kecurangan akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Sehingga penentuan berapa banyak masing-masing partai politik mendapatkan kursi di kabinet tidaklah etis. Memang besar kecilnya suara di parlemen sangat bermanfaat bagi jalannya pemerintahan. Partai Golkar yang cukup banyak memiliki kursi tentu ingin meraih pula kursi menteri di pemerintahan semakin banyak. Namun harus diingat partai besar tak boleh menafikan partai menengah.
Berdasarkan PKPU No.6 Tahun 2023, total keseluruhan jumlah kursi parlemen di Pemilu 2024 sebanyak 20.462 kursi. DPR memiliki 84 dapil dengan total 580 kursi. Untuk sementara peroleh suara sebagai berikut:
PDIP 16,11%
Golkar 14,42%
Gerindra 13,45%
PKB 10,47%
NasDem 9,37%
PKS 8,78%
Demokrat 7,62%
PAN 7%
PPP 3,96%
Dari peroleh suara tersebut, jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai di DPR adalah sbb:
Prediksi raihan kursi DPR mendatang adalah sebagai berikut:
PDIP (103-114 kursi)
Gerindra (82-96 kursi)
PKB (65-75 kursi)
Golkar (94-105)
NasDem (57-70)
PKS (44-60 kursi)
PAN (40-50)
Demokrat (42-55)
PPP (0-15)
Publik tentu mengharapkan Prabowo akan menambil keputusan terbaik dalam menentukan jumlah menteri. Apakah ia dapat bersikap bijaksana? Wallahu'alam.
