INDOWORK.ID, JAKARTA: Pencabutan kartu identitas liputan ( ID Card ) milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, menuai sorotan publik. Kartu tersebut ditarik seusai Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.
Pencabutan tersebut mendapat reaksi dari sejumlah organisasi pers. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan prihatin atas penarikan kartu Diana Valencia. “Ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik” tulis IJTI dalam pernyataan resmi pada Ahad, 28 September 2025.
IJTI menilai pertanyaan Diana masih dalam koridor etika jurnalistik. Pertanyaan itu masih relevan bagi kepentingan publik. “Terlebih lagi, Presiden Prabowo telah memberikan jawaban yang informatif tentang MBG,” pernyataan lanjut sikap resmi IJTI.
Selain itu, IJTI mengingatkan bahwa kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mereka menilai pencabutan kartu liputan dapat dianggap sebagai bentuk penghalang kerja jurnalistik.
HAMBAT TUGAS JURNALISTIK
Nada serupa disampaikan oleh Dewan Pers . Melalui Pernyataan Sikap No. 02/P-DP/IX/2025, Dewan Pers meminta semua pihak untuk menghormati kebebasan pers dan menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers. Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card kepada wartawan CNN Indonesia. “Agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” tulis Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat , pada 28 September 2025.
Dewan Pers juga menyebarkan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia. Akses liputan surat kabar CNN Indonesia yang telah dihapus segera berbunyi sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.
Kasus ini memicu diskusi lebih luas tentang batasan kerja pers di lingkungan istana dan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik. Dewan Pers menilai kejadian ini menjadi mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan pers sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pemulihan akses liputan serta penjelasan terbuka dari pihak Istana menjadi langkah yang diharapkan untuk menjaga kepercayaan publik dan menjalankan tugas jurnalis tanpa hambatan demi terpenuhinya hak publik atas informasi.
